Mengapa Pertambangan Tanpa Izin Perlu Ditertibkan? Begini Penjelasan Lengkapnya

BACA JUGA:Soal Batu Bara Ilegal di Muara Enim, Plt Bupati Sebut Pemda Tak Punya Kewenangan, Ini yang Akan Dilakukan

Bahkan telah menimbulkan genangan air yang sangat berbahaya.

Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan sangat rawan dan dalam skala tertentu bisa menyebabkan kebakaran.

"Itulah antara lain sisi negatif dari PETI. Semua ini terjadi karena mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Ini jelas merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar," urai Firmansyah.

"Seandainya Pemkab Muara Enim berniat melegalkan PETI diperlukan usaha keras untuk terlebih dahulu membatalkan norma/aturan pidana yang telah diatur dalam UU Minerba," jelasnya.

BACA JUGA:Tanggapi Keluhan Masyarakat, Plt Bupati Muara Enim Dukung Pihak Berwajib Tertibkan Tambang Batu Bara Ilegal

Kalaupun disiasati akan diatur dengan Perda atau Perbup atau sejenisnya, juga tidak tepat, mengingat secara hirarki bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Minerba.

Keberadaan PETI tidak boleh hanya dilihat dari aspek regulasi perizinannya saja, sehingga dianggap seolah-olah hanya kewenangan pusat.

Perlu diingat, bahwa kegiatan pertambangan batu bara adalah hukum administrasi yang penegakan hukumnya diberi sanksi pidana.

Dijelaskannya, dalam UU Minerba, mengatur rezim pertambangan batu bara menjadi kewenangan pemerintahan pusat, dengan catatan sepanjang itu menyangkut perizinan usaha pertambangan yang resmi/legal.

BACA JUGA:Truk Bermuatan 35 Ton Batu Bara Ilegal Diamankan Polisi, Tuh Mobilnya

Tetapi itu tidak berlaku bagi PETI, karena PETI itu sendiri melanggar undang-undang dan merupakan tindak pidana.

PETI nyata-nyata ada di daerah dan pemerintah kabupaten berkepentingan menertibkannya dengan memperhatikan semua dampak negatifnya.

"Tetapi kalau membandel, ya penegakan hukumnya ada pada Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum. Tinggal lagi ini soal ada tidaknya komitmen yang kuat untuk menertibkannya," tegasnya.

Saat ini, kata dia, keseriusan pemerintah tengah diuji untuk menyelesaikan persoalan PETI, apalagi ini sudah berlangsung sejak tahun 2010.

Sumber: