Gerak Cepat Kendalikan Inflasi, Gelar Pasar Murah

Gerak Cepat Kendalikan Inflasi, Gelar Pasar Murah

Upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim gerak cepat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah. Foto: ozzi enimekspres--

Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan program dan strategi pengendalian inflasi daerah.

Dalam pertemuan itu, Pj Bupati didampingi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Yani Hermanto dan Kepala Bappeda Mat Kasrun.

BACA JUGA:Tekan Laju Inflasi Daerah, Ini yang Dilakukan Gubernur Herman Deru Bersama Korporasi, Simak!

BACA JUGA:Tahan Laju Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM, Pemkab Muara Enim Dukung Kebijakan Presiden

Pj Bupati menjelaskan, bahwa sebagai daerah yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur Indeks Harga Konsumen (IHK) pada perhitungan inflasi nasional, diperlukan koordinasi lintas sektoral, khususnya BPS selaku penyedia data pokok dalam metode pengukuran angka inflasi yang tepat.

Pertemuan itu pula membahas beberapa persoalan penting terkait upaya intervensi pemerintah daerah dalam menangani inflasi. 

Dirinya berkomitmen menekan angka inflasi dan menjaga stabilitas harga, khususnya bahan pangan pokok melalui 6 langkah konkret dan 9 upaya nyata sesuai arahan Mendagri.

Termasuk pengoptimalan intervensi pemerintah daerah melalui subsidi logistik yang bersumber dari dana APBD guna mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM).

BACA JUGA:BI Akui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Berkontribusi Tekan Laju Inflasi

BACA JUGA:Tekan Inflasi,Ini yang Dilakukan Pemkab PALI

"Untuk itu saya mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak utamanya peran serta BPS untuk mengetahui lebih lanjut strategi atau pola penanganan yang tepat sehingga inflasi di Kabupaten Muara Enim segera tertangani," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Wahyu Yulianto, menyambut baik dan siap untuk bersinergi bersama Pemkab Muara Enim dalam menyelaraskan pola atau metodelogi penghitungan yang dilakukan BPS. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: