Sepanjang 2022, BPH Migas dan Polisi Amankan 1,42 Juta Liter Penyalahgunaan BBM Subsidi, Sumsel Terbanyak

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Kementerian ESDM melalui BPH Migas dan Kepolisian sepanjang tahun 2022 lalu, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan barang bukti sebanyak 1,42 juta liter.

Dari total keseluruhan 1.422.263 liter BBM subsidi itu, paling banyak terjadi di Sumsel dengan barang bukti 114,8 ton.

Di mana, berdasarkan hasil pemberian keterangan ahli oleh Tim BPH Migas, tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti yang paling dominan adalah BBM subsidi jenis solar.

“Banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM solar subsidi yang belum optimal, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar," jelas Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, beberapa waktu lalu, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

BACA JUGA:Komite BPH Migas: Sumsel Zona Merah Penyelewengan BBM, Benarkah?

BACA JUGA:Polda Sumsel Gerebek Gudang BBM Subsidi, Pelaku Setiap Hari Oplos 10 Ton Solar

Namun disamping itu, juga adanya permintaan pasar untuk solar yang akan digunakan di pelabuhan perikanan, industry, dan pertambangan dalam jumlah yang sangat besar.

“Tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri, dan perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan penyalahgunaan BBM, juga jadi penentu dalam maraknya tindak pidana penyelewengan (BBM),” lanjut Erika.

Bahkan untuk memberantas kasus penyelewengan BBM subsidi tersebut, pada tahun 2022 lalu BPH Migas dan Polri melakukan sejumlah upaya.

Mulai dari sosialisasi, hingga menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Polri di beberapa Provinsi.

BACA JUGA:Lagi, Polda Sumsel Gerebek Gudang BBM Solar Subsidi, Segini Barang Buktinya

BACA JUGA:Belum Temukan Pengelolaan BBM Ilegal di Kabupaten PALI Sumsel

Seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Kemudian, tindakan hukum terhadap penyalagunaan BBM subsidi antara lain di Sumsel 114,8 ton, Jawa Barat 22 ton, Jambi 700 ton, dan Jawa Tengah 40 ton.

Sumber: