Kejar 2,4 Juta Kendaraan Penunggak Pajak, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Rasa Memiliki

Kolaborasi antardaerah dinilai sangat penting agar optimalisasi pajak daerah berjalan efektif.

Selain sektor pajak kendaraan, Herman Deru juga meminta daerah untuk menggali potensi pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Air Permukaan.

BACA JUGA:Muara Enim Sukseskan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

BACA JUGA:Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Pemkab Muara Enim Gandeng KPP Pratama Prabumulih

Ia menilai sektor-sektor tersebut dapat menjadi penyelamat PAD di tengah keterbatasan dana transfer pusat.

Lebih lanjut, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kemandirian fiskal.

“BUMD harus dikelola secara profesional dan produktif, bukan hanya formalitas. Mereka bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah,” katanya.

Selain upaya peningkatan pendapatan, Herman Deru juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal.

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Samsat Muara Enim Over Target

BACA JUGA:Kabar Gembira Untuk Warga Sumsel, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Jadwalnya

Ia mendorong peran aktif APIP, Inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya untuk mencegah kebocoran anggaran sejak dini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, menambahkan bahwa Pemerintah Pusat telah memangkas TKD nasional hingga Rp269 triliun dalam APBN 2026.

Oleh karena itu, daerah harus beradaptasi dengan memperkuat strategi “jemput bola” dalam pengajuan proyek ke kementerian terkait.

Rahmadi juga mengingatkan bahwa meski terjadi penurunan drastis, Pemerintah Daerah masih bisa memperoleh dukungan pusat asalkan menyiapkan data dan perencanaan yang matang. 

BACA JUGA:Sumsel Cetak Sejarah, Jadi Provinsi Pertama Terapkan Manajemen Talenta ASN di Regional BKN VII

Sumber: