Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten/Kota Melalui Bangubsus

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumsel terus berkomitmen dalam memberikan bantuan pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur bagi Kabupaten/Kota di Sumsel melalui pos Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) APBD Provinsi Sumsel.

Bangubsus yang telah digelontorkan Gubernur Herman Deru tersebut telah dilakukannya sejak periode pertama kepemimpinannya di Provinsi Sumsel  2018-2023 lalu.

Begitupun pada periode kedua 2025-2030, Bangubsus juga akan tetap diberikan kepada 17 Kabupaten/kota di Sumsel.

"Sejak 2018 itu ada sebuah peluang keuangan yang bisa didapat oleh Kabupaten/Kota melalui bantuan Gubernur. Bantuan ini semata-mata adalah untuk infrastruktur," kata Herman Deru saat  menerima paparan Bupati Muara Enim, Edison, di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin 14 April 2025.

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Tekankan Bangubsus Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Bidang Kesehatan

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Ingatkan Para Bupati/Wali Kota Manfaatkan Dana Bangubsus Tepat Sasaran

Menurut Herman Deru, variabel penerima bantuan ini bukan semata-mata berdasarkan luas wilayah dan jumlah  penduduk, akan tetapi berkenaan dengan visi misi bupati dan Walikota sebagai kepala daerah dengan tetap memperhatikan program super prioritas, prioritas dan reguler.

"Super prioritas adalah sejenis pengajuan yang berkaitan dengan infrastruktur yang sangat dibutuhkan daerah tapi terkendala keuangan dan mangkrak untuk dapat dilanjutkan," ungkapnya.

Kemudian prioritas, kriterianya berkaitan dengan dampak besar terhadap penurunan angka kemiskinan, lajunya pertumbuhan ekonomi, dan naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

"Kemudian bantuan yang bersifat reguler. Jadi saat ini saya berharap di setiap ajuan ini memang punya arti dan berdampak bagi daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Bupati Muara Enim Usulkan 22 Kegiatan Dibiayai Bantuan Khusus Gubernur

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Dukung Beasiswa Kedokteran UIGM untuk Anak Desa

Selain Bangubsus, juga bantuan yang diberikan kepada ke daerah sebagai bentuk reward. 

"Misalnya UHC itu bisa berupa reward atau penurunan kemiskinan, atau prestasi lainnya, sehingga akan memacu kinerja OPD," tutupnya.

Sumber: