Bupati Edison Harapkan Dukungan DPRD Wujudkan Muara Enim Bebas Truk Batu Bara

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Bupati Muara Enim H. Edison, mengharapkan dukungan penuh dari anggota DPRD Muara Enim untuk merealisasikan jalan alternatif khusus bagi angkutan batu bara dalam rangka mewujudkan Muara Enim bebas truk batu bara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Edison saat paripurna Penetapan dan Penyampaian Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Deddy Arianto, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis 8 Mei 2025.

"Untuk mewujudkan Muara Enim bebas truk batu bara. Kami mengharapkan dukungan penuh para legislatif untuk merealisasikan jalan alternatif khusus bagi angkutan batu bara," pinta bupati.

BACA JUGA:Izin Dispensasi Melintas Angkutan Batu Bara PT DBU Tidak Diperpanjang

BACA JUGA:Keluhkan Aktivitas dan Dampak Limbah Batu Bara, Warga Belimbing Geruduk Kantor Bupati Muara Enim

Dalam sambutannya, Bupati Edison menyatakan seluruh masukan DPRD menjadi landasan penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan Pemerintah ke depan sesuai visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA).

Ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan penting diantaranya menjadikan Kabupaten Muara Enim bebas dari truk angkutan batu bara yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat di jalan raya.

Bupati menegaskan salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan tidak memperpanjang dispensasi izin jalan hauling tambang PT Duta Bara Utama (PT DBU) melintas jalan umum di dalam Kecamatan Muara Enim per tanggal 30 April 2025 lalu.

BACA JUGA:Bupati Edison Targetkan Pertengahan Tahun 2025 Muara Enim Bebas Truk Batu Bara

BACA JUGA:Wakil Pimpinan DPRD Dukung Upaya Bupati Bebaskan Muara Enim dari Truk Batu Bara

Untuk itu, Bupati Edison mengajak DPRD sebagai representasi rakyat mendukung penuh kebijakan tersebut dan bersama-sama merealisasikan jalan alternatif bagi angkutan batu bara dengan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Lahat, pemilik tambang, transportir, dan penyedia sarana angkutan.

Sumber: