Skema Fully Funded Pensiun PNS Dapat Rp1 Miliyar Belum Bisa Diterapkan, Kengapa Yaa?

Jika dibandingkan dengan simulasi skema Pay As You Go, maka pemerintah sedikit lebih menghemat APBN untuk pembayaran dana pensiun PNS (Rp 324 juta berbanding Rp 465 juta). 

Dari jumlah dana Rp. 800 juta berapa dana yang bisa diambil? 

BACA JUGA:Venna Melinda Ngaku Sering dapat Ancaman Kekerasan dari Fery Irawan

Anggap saja dengan regulasi yang ada, Rp 800 juta semua menjadi hak pensiunan. 

Pada dasarnya dengan skema fully funded, semua pembayaran manfaat pensiun akan diambil secara penuh dari total dana yang terkumpul tadi. 

Untuk para pensiunan, jumlah tadi tentu sangatlah besar jika dibandingkan dengan skema yang saat ini berlaku. 

Artinya, dengan uang berkisar Rp 800 juta (jika misalnya sesuai regulasi bisa diambil sekaligus) maka pensiunan bisa memanfaatkannya untuk modal usaha, membangun rumah, investasi emas, atau investasi di instrumen keuangan lain seperti reksadana, deposito, SUKUK, dan sebagainya. 

BACA JUGA:Untuk Melatih Kedisiplinan dan Ketangkasan Siswa, Ini yang Dilakukan Salah Satu Sekolah di Muara Enim Sumsel

Jadi sebenarnya dana pensiun yang dikatakan oleh Menteri PAN dan RB periode 2019 – 2022, Tjahjo Kumolo, bisa mencapai angka Rp 1 milyar tersebut (cnbcindonesia.com, 5 Maret 2021) adalah asumsi total dari hasil pengelolaan dana untuk seorang PNS ketika memasuki masa pensiun. 

Jadi pemerintah tidak harus menanggung dana pensiun PNS secara berlarut-larut bahkan hingga PNS yang bersangkutan meninggal dunia. 

Dalam skema ini beban dana pensiun pada APBN dapat diperhitungkan dengan lebih pasti karena sudah jelas setiap PNS akan menerima dana pensiun berapa dan sampai kapan dia menerima pembayaran manfaat pensiunnya tersebut. 

Jika kita bandingkan simulasi dan contoh perhitungan di atas, mungkin kita akan berpendapat bahwa memang perhitungannya tidak sebanding (tidak Apple To Apple).

BACA JUGA:Awas Terperosok! Gorong-gorong di Desa Kemang Kecamatan Lembak Amblas 

Jika kita masih mendasarkan pada aturan yang lama dalam UU Nomor 11 Tahun 1969, tentu saja persentase yang hanya sebesar 4,75 persen dikali gaji pokok pegawai untuk iuran pensiun adalah jumlah yang sangat kecil. 

Bisa saja berargumen bahwa seiring dengan meningkatnya gaji pegawai maka semakin besar pula iurannya. 

Sumber: