"Sebenarnya percuma diberikan kompensasi ke warga dan sebagainya, solusi terbaik bangunkan jalam khusus truk batu bara tersebut. Makanya warga dukung rencana itu, dan jika kendala di PT Bukit Asam warga siap turun ke jalan bila perlu," tegasnya.
BACA JUGA:Sopir Truk Angkutan Batu Bara Ilegal Ditetapkan Tersangka, Ini Pasal yang Disangkakan
BACA JUGA:Plt Bupati Muara Enim Terkejut Lihat Tumpukan Batu Bara Ilegal: Wau! Ini Parah Pak Kades
Hal senada juga dikatakan Dodi Saputra, Tokoh Masyarakat Desa Keban Agung, bahwa rumahnya persis sekali di pinggir Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum) dan benar-benar merasakan penderitaan semenjak adanya truk batu bara.
Penderitaan yang dimaksud ialah seperti debu, bising, macet, kecelakaan lalu lintas, dan dampak lainnya.
Jadi pihaknya sangat mendukung ditutupnya Jalinsumteng untuk angkutan truk batu bara, yang kemudian truk batu bara itu dialihkan menggunakan jalan khusus batu bara.
"Kami tidak percaya lagi akan adanya kompensasi, CSR dan sebagainya, buktinya masyarakat minta bantuan ke perusahaan tidak satupun yang membantu," pungkasnya.
Kemudian dari perwakilan pemilik IUP dan Transportir batu bara dari PT SBP, Azhar yang didampingi perwakilan dari PT MME, PT PGU, PT Terra, PT BAS, PT DBU, PT Servo dan lainnya.
Azhar mengatakan bahwa pada intinya mereka setuju untuk membuat jalan alternatif yakni jalan khusus batu bara yang melintasi IUP perusahaan masing-masing.
Namun yang menjadi kendala sampai saat ini adalah jalan yang masuk pada IUP PT Bukit Asam, sebab sampai sekarang pihak PT Bukit Asam belum memberikan izin melintas tersebut.
Di sisi lain, karena membangun jalan khusus truk batu bara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, maka pihaknya meminta kelonggaran agar bisa tetap melintas di Jalintengsum, karena batu bara mereka itu untuk memasok energi PLN.
BACA JUGA:Truk Angkutan Batu Bara Alami Kecelakaan Tunggal, Begini Kondisinya
Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah, mengatakan bahwa dalam hal ini Pemkab Muara Enim adalah sebagai mediasi antara masyarakat dengan para pemegang IUP dan Transportir batu bara, bukan sebagai pemutus dalam permasalahan ini.