KABAPJ Desak Bupati dan Kepolisian Usut Dugaan Pengaturan Lelang Proyek di Muara Enim

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gabungan massa yang tergabung dalam Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat (KABAPJ) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Muara Enim, pada Selasa pagi 4 November 2025.

Kedatangan belasan massa itu mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan pengaturan proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Massa aksi yang membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan pengeras suara melakukan longmarch tiba di Kantor Bupati Muara Enim pukul 10.00 WIB.

Koordinator dan massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi tuntutannya dengan dijaga pengamanan dari Polres Muara Enim dan Satpol PP.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Buka Lelang 9 Jabatan Eselon II

BACA JUGA:Pengguna Jalan Mengeluh, Tumpukan Material Proyek Siring di Kota Muara Enim Ini Ganggu Lalu Lintas

Setelah lebih dari 30 menit berorasi, perwakilan massa diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Andi Wijaya di ruang kerjanya.

Koordinator aksi, Adriansyah menyampaikan, aksi damai ini dilatarbelakangi adanya dugaan praktik penyimpangan di tubuh birokrasi Muara Enim yang belum benar-benar berakhir.

Meskipun daerah ini pernah mengalami masa kelam pada tahun 2019 ketika Bupati dan Wakil Bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi.

"Efek jera seolah tidak terlihat. Justru sekarang muncul dugaan pengaturan dan pengondisian pemenang lelang di lingkungan Setda Kabupaten Muara Enim," ujar Adriansyah.

BACA JUGA:Massa GSRB Demo DPRD Muara Enim Terkait Dugaan Monopoli Proyek Aspirasi Rakyat

BACA JUGA:Bupati Edison Berang, Buka Paksa Gerbang Pintu Proyek Pembangunan Gedung C Pasar Inpres Muara Enim

Lebih lanjut, Adriansyah menyampaikan 4 poin penting tuntutan dari aksi yang digelar hari ini.

Pertama, mendesak Bupati Muara Enim bertanggung jawab terhadap proses lelang yang diduga diarahkan, sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sumber: