KABAPJ Desak Bupati dan Kepolisian Usut Dugaan Pengaturan Lelang Proyek di Muara Enim

Kedua, mendesak Kapolres Muara Enim melakukan penindakan hukum terhadap Kepala Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKLPBJ) Setda Kabupaten Muara Enim yang diduga terlibat dalam pengaturan pemenang lelang.

Ketiga, meminta aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan Kepala UKLPBJ yang diduga menjadi otak pengaturan dan pengondisian lelang.

BACA JUGA:Terkait Pajak Bumi dan Bangunan, Bupati Edison Akan Surati PT KAI

BACA JUGA:Lepas Keberangkatan Peserta PEDA KTNA, Ini Pesan Bupati Edison

Keempat, mendesak penindakan terhadap Pokja UKLPBJ Setda Kabupaten Muara Enim yang diduga menjadi pelaku dalam praktik pengaturan dan pengondisian pemenang lelang.

Adriansyah menegaskan, tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya integritas penyelenggaraan pemerintahan di Muara Enim.

"Kami ingin memastikan pemerintahan di Muara Enim berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujarnya.

Selain itu, Komunike Arus Bawah juga berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun lembaga antikorupsi, turun tangan menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

BACA JUGA:Satukan Persepsi, INI MP2EL Gelar Silaturahmi dengan Bupati Muara Enim

BACA JUGA:Sekolah Pengantin Anyar, Upaya Cegah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Andi Wijaya menyampaikan, tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Muara Enim.

"Kita tetap kedepankan asas praduga tak bersalah, kita pelajari terkait tuntutan mereka dan mintai klarifikasi dari Unit PBJ sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku," ujar Andi.

Selain itu, Andi mengatakan, Pemkab Muara Enim tentu mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal.

"Sesuai dengan program strategis Bupati untuk memberdayakan sumber daya lokal," tutupnya.

Sumber: