Pj Gubernur Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Diselenggarakan Kemendagri

Pj Gubernur Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Diselenggarakan Kemendagri

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024. Foto : Humas Pemprov Sumsel--

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID -  Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa 3 September 2024.

Rakor dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mewakili Mendagri.

Dalam arahannya, Yusharto berharap seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota menyimak update data dari berbagai narasumber untuk kemudian ditindaklanjuti secara teknis di wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Inflasi Terendah di Sumsel, Pemkab Muara Enim Konsisten Gelar Operasi Pasar Murah

BACA JUGA:Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Banyuasin Diganjar Penghargaan dari Kemendagri

"Narsum sudah siap memberikan updating sesuai bidang masing-masing. Gubernur, Bupati dan Walikota diharapkan menyimak," jelasnya. 

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono mengatakan, berdasarkan laporan hasil rangkuman hasil pemantauan status harga pangan strategis ada beberapa komoditas masuk dalam status harga tidak aman.

Di antaranya yakni komoditas minyak goreng dengan disparitas harga antar daerah rendah, kemudian komoditas Beras Medium dan Bawang Putih dengan disparitas harga antar daerah sedang

Serta komoditas bawang merah dan daging ayam dengan disparitas harga antar daerah masuk kategori tinggi.

BACA JUGA:Berhasil Kendalikan Inflasi Jadi 1 Persen, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Puji Pj Bupati Muara Enim

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Sebut Inflasi Sumsel Masih Terkendali

Menurunnya, harga bawang merah masih jauh dibawah harga acuan batas bawah.

Mengantisipasi hal itu perlu dijalin kerja sama dengan sektor swasta dengan model contract farming agar sektor swasta memiliki komitmen membeli produk sesuai harga acuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: