Tahun 2024 Sebanyak 17 Ribu ASN Akan Dipindahakn ke IKN Nusantara

Tahun 2024 Sebanyak 17 Ribu ASN Akan Dipindahakn ke IKN Nusantara

Ilustrasi Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. FOTO:DOK/KEMENKEURI--

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) terus dilanjutkan, Pemerintah telah mentargetkan tahun 2024 mendatang Ibu Kota  akan pindah begitu juga dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN yang dipindahkan ke IKN Nusantara di Samarinda akan menempati Apartemen yang sudah disiapkan di IKN.  

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis memastikan sebanyak 16.990 ASN maupun PNS yang akan diindahakn ke IKN tahun 2024 mendatang. 

"Jumlah ASN yang akan bekerjasama dengan IKN mencapai 16.990 ASN," ucap Danis Sabtu, 14 Januari 2023.

BACA JUGA:Waduh, PNS Bisa Gagal Dapat THR Tahun 2023? Simak Penyebabnya

BACA JUGA:Plt Bupati Muara Enim Ingatkan ASN Profesionalisme dan Tingkatkan Kapabilitas

Kementerian PUPR sudah menyiapkan tempat tinggal bagi ASN yang akan pindah ke IKN. 

“Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Apartemen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN Nusantara,” ucap Danis.

IKN Nusantara sudah menyiapkan Apartemen yang nantinya akan ditempati para ASN.

“Rencananya (hampir) 17.000 akan datang secara bertahap, dalam upaya mengakomodir ASN berupa seluruh tower apartemen 12 lantai dengan beberapa tower, bentuknya satu kamar apartemen ASN yang berfungsi sebagai rumah dinas itu minimal berukuran 98 meter persegi untuk satu orang PNS dan keluarganya," tambah Danis.

BACA JUGA:Sebagai Upaya Pencegah Kebakaran, Pemerintah Kabupaten Muara Enim Bentuk Redkar di Setiap Kecamatan

BACA JUGA:Kepala Sekolah dan Guru Kabupaten OKU Diminta Kadisdik Sukseskan Kurikulum Merdeka

Surat sudah diberikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) untuk segera menganggarkan biaya pembuatan 47  tower Apartemen ASN sebesar Rp9,4 triliun. 

“APBN 47 Tower, saya harap Januari/Februari (2023) bisa terjawab. Sepertinya belum karena untuk KPBU (Kerjasama Pemerintah-Swasta) mungkin Juni 2023 diharapkan dalam proses nota,” jelas PUPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: