Sebanyak 16.990 PNS Tahun 2024 Dipindahkan ke IKN Nusantara, Simak Penjelasannya

Sebanyak 16.990 PNS Tahun 2024 Dipindahkan ke IKN Nusantara, Simak Penjelasannya

Ilustrasi Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. FOTO:DOK/KEMENKEURI--

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID – Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus dilanjutkkan meski banyak pro dan kontra dari berbagai pihak, dan target ibu kota pindah tahun 2024 begitupun dengan PNS. 

Pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Samarinda serta PNS atau ASN yang ada akan dipindahkan juga ke IKN dan menempati Apartemen atau perumahan yang sudah disiapkan di IKN

Tim disway.id telah mengutip dari Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur (IKN) ia memastikan sebanyak 16.990 PNS atau ASN akan dipindahkan  ke IKN tahun 2024 mendatang.

"Jumlah ASN yang akan bekerjasama dengan IKN mencapai 16.990 ASN," ucap Danis Sabtu, 14 Januari 2023.

BACA JUGA:Akses Pariwisata dan Logistik di Daerah Ini Semakin Terbuka

Danis juga mengatakan Kementrian PUPR juga sudah menyiapkan rumah bagi para ASN yang akan pindah ke IKN. 

“Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN Nusantara,” ucapnya.

Danis mengatakan Natinya para ASN akan menempati Apartemen yang sudah disiapkan di IKN Nusantara.

“Rencananya (hampir) 17.000 akan datang secara bertahap, dalam upaya mengakomodir ASN berupa seluruh tower apartemen 12 lantai dengan beberapa tower, bentuknya satu kamar apartemen ASN yang berfungsi sebagai rumah dinas itu minimal berukuran 98 meter persegi untuk satu orang PNS dan keluarganya," tambah Danis.

BACA JUGA:Berharap Jadi Motivasi Agar Paskibra Miliki Generasi Baru, Ini yang Dilakukan Siswa MIN 3 Muara Enim

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memberikan surat kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu untuk menganggarkan biaya pembuatan 47 tower apartemen ASN Senilai Rp9,4 triliun. 

“APBN 47 Tower, saya harap Januari/Februari (2023) bisa terjawab. Sepertinya belum karena untuk KPBU (Kerjasama Pemerintah-Swasta) mungkin Juni 20223 diharapkan dalam proses nota,” jelas PUPR.

Selain dana APBN pembangunan IKN juga bekerjasma dengan 80% perusahaan swasta. 

Juga telah menandatangani kontrak dengan PT Summarecon Agung, Konsorium CCFG Corp (Kontraktor Cina), PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN) dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: