BPN dan USU Inventarisasi Tanah Ulayat, Gubernur Sumsel Dukung, Ini Tujuannya

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung rencana BPN dan USU menggelar inventarisasi tanah ulayat  yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, langkah yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel yang akan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Sumsel patut didukung.

Terlebih, inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU).

"Saya sangat mengapresiasi, karena Sumsel dipilih untuk menjadi objek penelitian tersebut (inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat)," kata Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Kanwil BPN Sumsel, pada Rabu 25 Januari 2023.

BACA JUGA:Tinjau Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung, Gubernur Sumsel Herman Deru Sampaikan Hal Ini

BACA JUGA:Tiga Desa di Kabupaten Muara Enim Sumsel Butuh Penerangan Jalan Menuju TPU, Ini Harapan Masyarakat Desa

Gubernur Sumsel Herman Deru juga mengungkapkan, beberapa wilayah di Provinsi Sumsel masih kental akan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun.

Bahkan pada masanya, di beberapa wilayah di Provinsi Sumsel sempat menerapkan sistem pemerintahan marga, yang dipimpin oleh Pesirah.

Oleh sebab itu, keberadaan tanah ulayat masih dimungkinkan ada di wilayah Provinsi Sumsel.

"Saya sangat mendorong kegiatan ini dan berharap data-data yang dihasilkan dari identifikasi ini nantinya akurat," imbuh orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini.

BACA JUGA:Rapat Bersama Dirjen PUPR, Mawardi Yahya Harapkan Tol Indralaya-Prabumulih Sumsel Segera Diresmikan

BACA JUGA:Inventarisasi Tanah Ulayat, Gubernur Sumsel Sebut Penting Bagi Pemprov untuk Pengembangan Daerah

Kata Gubernur Herman Deru, data tersebut nantinya tidak hanya berguna bagi BPN, namun juga dibutuhkan Pemprov Sumsel.

"Hasil ini tentu juga sangat berguna bagi kami sebagai pemerintah daerah (Pemda) untuk pengembangan daerah," sambung Herman Deru.

Sumber: