Pemprov Sumsel Jawab Fraksi DPRD: Siap Optimalkan Pendapatan dan Pelayanan Publik 2025

Selain itu, diberikan pula program pemutihan, penghapusan pajak progresif, dan pembebasan BBNKB sebagai bentuk kebijakan fiskal pro-rakyat.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait peningkatan belanja daerah, Edward menjelaskan bahwa orientasi belanja tetap mengacu pada pembangunan berbasis pelayanan publik yang berkualitas.

BACA JUGA:Reses ke Muara Enim, Giri Ramanda Bicara Soal Pemekaran Gelumbang

BACA JUGA:Bupati Edison Harapkan Empat Lawang Sejahtera dan Maju Dipimpin Joncik-Arifa'i

Penyusunan anggaran dilakukan melalui pendekatan bottom-up yang melibatkan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Daerah. Semua disusun dengan tetap mengacu pada regulasi dan prinsip efisiensi.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tambahnya, juga akan terus diperketat.

Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik serta memastikan setiap rupiah digunakan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemerintah ingin memastikan seluruh program tepat guna dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Sambut Reses Komisi X DPR RI, Ini Harapan Gubernur Sumsel

BACA JUGA:Gubernur Dorong Participating Interest jadi Motor PAD dan Pembangunan Sumsel

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya penguatan alat pertanian berbasis teknologi.

Menjawab itu, Edward menguraikan bahwa Pemprov melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura rutin mengalokasikan anggaran pengadaan alat pertanian modern.

Jumlah traktor roda dua yang dialokasikan misalnya, mencapai 24 unit pada 2022, meningkat menjadi 81 unit di 2023, dan direncanakan 68 unit pada 2025.

Pemprov juga menyiapkan drone, dryer, pupuk organik, hingga RMU dan excavator.

BACA JUGA:Staf Ahli TP PKK Dorong Kader se-Sumsel Wujudkan Keluarga Sehat dan Tangguh

Sumber: