Reses ke Muara Enim, Giri Ramanda Bicara Soal Pemekaran Gelumbang

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Anggota DPR RI Komisi II Dr. H.M. Giri Ramanda N Kiemas, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka agenda reses, Rabu 18 Juni 2025.

Kedatangan anggota DPR RI Dapil Sumsel II itu disambut langsung oleh Bupati Muara Enim H. Edison, Wakil Bupati Hj. Sumarni, Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, serta para Kepala OPD dan Camat di lingkup Pemkab Muara Enim.

Dalam kunjungannya tersebut, Giri Ramanda menyampaikan perkembangan berbagai isu penting sesuai kewenangannya sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Otonomi Daerah, Pertanahan dan Tata Ruang, hingga Kepegawaian termasuk ASN.

Salah satu isu yang dibicarakan yaitu pemekaran wilayah Kecamatan Gelumbang untuk menjadi kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk Muara Enim.

BACA JUGA:Sambut Reses Komisi X DPR RI, Ini Harapan Gubernur Sumsel

BACA JUGA:Sekda Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel

Giri mengungkapkan, Komisi II DPR RI sudah menggelar rapat dengan Kemendagri untuk pembukaan pemekaran wilayah, tapi ada beberapa kendala teknis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang harus diselesaikan dahulu.

"Setelah RPP ini selesai, harus ada afirmasi dari Presiden untuk membuka pemekaran," ungkapnya.

Giri mengatakan, pemekaran wilayah akan jadi semakin sulit karena syaratnya juga akan semakin diperberat, mengingat tidak semua daerah yang dimekarkan akan berhasil.

"Itulah kenapa kajiannya hanya sekitar 30 persen dari kabupaten/kota yang ada sudah mempunyai kemandirian fiskal," katanya.

BACA JUGA:Reses ke-I Anggota DPRD Muara Enim Terlaksana Sesuai Jadwal, Serap Berbagai Aspirasi Desa-desa di Ujanmas

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Terima Reses Komisi II DPR RI

Harapannya, jangan sampai nanti pemekaran akan menjadi beban terhadap Pemerintah Pusat, tapi harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Jangan nanti ada pemekaran, habis anggarannya hanya untuk belanja pegawai dan operasional kabupaten, tapi tidak ada pembiayaan pembangunan untuk masyarakat, itu yang kita khawatirkan," imbuhnya.

Sumber: