Ketiga, perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang melakukan operasional di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Tanjung Agung, dan Panang Enim harus memberikan kontribusi kepada desa atau masyarakat desa yang dilalui oleh kendaraan truk batu bara tersebut.
BACA JUGA:Kisruh Soal Truk Batu Bara di Muara Enim, Warga dan Perusahaan Capai Kesepakatan, Ini Pointnya
"Nanti saat RUPS PTBA, saya sendiri yang akan berbicara kepada semua pihak terkait izin melintas tersebut sehingga permasalahan ini selesai sebab ini untuk masyarakat," ungkap Kaffah.
Menanggapi hal tersebut, Dede Kurniawan dari Bagian Hukum PT Bukit Asam, mengatakan bahwa pada prinsipnya PT Bukit Asam sangat mendukung kegiatan tersebut apalagi jika untuk kesejahteraan masyarakat.
Namun juga harus diingat jangan sampai kepentingan untuk masyarakat malah nantinya menyalahi aturan.
Sebab PT Bukit Asam ini BUMN, tentu dari legislasi dan sebagainya ada aturannya.
BACA JUGA:Hey Sopir Truk Batu Bara! Jangan Coba-coba Melintas di Luar Jam Kesepakatan Jika Tidak Mau Ditangkap
BACA JUGA:Warga Tanjung Enim Sudah Trauma dengan Keberadaan Truk Batu Bara, Jalan Khusus Harga Mati!
Pihaknya sangat mendukung jika Bupati langsung menyampaikan hal tersebut dalam forum RUPS PT Bukit Asam yang merupakan rapat tertinggi, karena dihadiri oleh semua pihak yang terkait dan berwenang.
Sebelumnya, terkait truk batu bara di Muara Enim ini, Gubernur Sumsel Herman Deru memberi respons.
Konflik atas keberadaan truk batu bara ini mendapat perhatian yang serius dari orang nomor satu di Bumi Sriwijaya.
Terlebih dengan terjadinya kembali kecelakaan lalu lintas akibat truk batu bara yang lagi-lagi menelan korban jiwa.
BACA JUGA:Soal Truk Batu Bara di Muara Enim, Plt Bupati Kaffah Sebut Pemkab Terus Cari Solusi
Dikatakan Gubernur Sumsel Herman Deru, bahwa kasus kecelakaan yang melibatkan truk batu bara harus diselesaikan dengan baik dan berkeadilan.