Sekda Edward Candra: Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumsel 2024 Capai 82,71

BACA JUGA:Dipercaya jadi Tuan Rumah Rakornas TPIP, Gubernur Herman Deru: Bukti Prestasi Sumsel

Oleh karena itu, ukuran pencapaian pembangunan demokrasi harus jelas dan terukur serta menggambarkan kondisi demokrasi yang sebenarnya.

Dalam hal ini, IDI merupakan ukuran resmi yang digunakan pemerintah, di samping hasil pengukuran lembaga lain, termasuk dari luar negeri.

Sekda menegaskan bahwa demokrasi yang baik menjadi prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjadi arah pembangunan itu sendiri.

Pembangunan tidak akan bermakna apabila rakyat tidak menjadi pemilik dan penikmat kemajuan tersebut.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Harap Perhapi Sumsel Berkontribusi Nyata bagi Pembangunan dan Tata Kelola Pertambangan

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Resmikan Sumsel Health Tourism 2026, Integrasikan Layanan Kesehatan dan Pariwisata

“Demokrasi Pancasila adalah cara untuk mencapai kemajuan yang benar-benar bermakna bagi rakyat. Mari kita upayakan bersama, agar saat Indonesia mencapai usia emas pada 2045, demokrasi kita telah menjadi demokrasi substantif yang terkonsolidasi. Hal ini membutuhkan kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, H. Ari Narsa menjelaskan, pelaksanaan FGD ini berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 200.2.1/E/64/2024 tentang Dukungan Penyelenggaraan Indeks Demokrasi.

Peserta FGD terdiri atas organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pimpinan partai politik di Sumsel, ketua DPD maupun DPW, kalangan cendekiawan, akademisi, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kegiatan FGD ini digelar selama satu hari dengan peserta dari berbagai kalangan,” jelasnya.

Sumber: