Wagub Cik Ujang Jawab Pandangan Fraksi DPRD Sumsel Soal Raperda APBD 2024

Saat ini, Pemprov Sumsel menggandeng merchant, fintech, hingga perbankan melalui kanal pembayaran seperti QRIS.

Sistem Elektronik Retribusi Online Sumatera Selatan (E-ROS) pun tengah dikembangkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Pimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Bersama Pegawai di Lingkungan Pemprov Sumsel

BACA JUGA:Pulang Kampung Halaman Istri, Wagub Cik Ujang Ziarah ke Makam Ayah Mertua di Muara Enim

Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Cik Ujang menyampaikan bahwa Pemprov akan mempertimbangkan usulan peningkatan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah ini akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah demi pemerataan akses keadilan.

Terkait Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemprov menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran dilakukan secara berkala sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri.

Evaluasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi program kerja di tingkat SKPD.

BACA JUGA:Herman Deru-Cik Ujang Ajak Masyarakat Rapatkan Barisan Wujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua

BACA JUGA:Safari Ramadan 1446 H, Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Solat Isya dan Tarawih Berjamaah

Lebih lanjut, Cik Ujang menegaskan bahwa pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pembangunan.

Dia menekankan pentingnya program-program yang meningkatkan kesejahteraan agar ketergantungan pada bantuan sosial bisa dikurangi.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menyatakan jawaban yang disampaikan Pemprov telah sesuai dengan ekspektasi fraksi-fraksi di DPRD.

Ia menjelaskan, pembahasan lanjutan akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait mulai 20 hingga 25 Juni 2025.

BACA JUGA:Herman Deru-Cik Ujang Kompak Parade Senja dengan Prabowo, Jokowi dan SBY

Sumber: