Soal Gugatan Hasil Pilkada Muara Enim ke MK, KPU Berikan Jawaban

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim sebagai termohon memberikan jawaban dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, bahwa gugatan pemohon perkara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim nomor perkara 83/PHPU.BUP-XXIII/2025, telah keliru dan tidak mendasar.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait dengan keterangan Bawaslu, diketuai Panel Hakim dalam penanganan PHPUKADA 2024, yakni Panel Satu diketuai Dr. Suhartoyo, S.H., M.H didampingi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H, dan Prof. Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H, Selasa 21 Januari 2025.

Kuasa Hukum Termohon, (KPU Muara Enim) Khoirozi, S.H., M.H, menegaskan bahwa pemohon telah keliru dan tidak mendasar karena dalam permohonannya menyebut KPU Muara Enim di antaranya tidak transparan, pemilih ganda, tidak netral, politik uang, dan meminta Pilkada ulang.

Dijelaskannya, pelaksanaan Pilkada Muara Enim ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai hari ini telah sampai tahap perhitungan suara terakhir sekalipun diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

BACA JUGA:KPU Muara Enim Tetapkan Paslon Herman Deru-Cik Ujang dan Edison-Sumarni Unggul Pada Pilkada Serentak 2024

BACA JUGA:DPRD Provinsi Sumsel Tandatangani Berita Acara Penetapan HDCU Sebagai Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih

Lanjutnya, disebutkan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim menolak bahwa hasil perhitungan suara seolah-olah ditutupi dan tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, disebutkan bahwa terjadi pemilih ganda dalam Pilkada Muara Enim.

Pada kenyataannya dan telah disampaikan kepada majelis hakim, KPU Muara Enim sangat transparan untuk publik.

KPU Muara Enim selaku penyelengara bersikap netral melayani semua pasangan calon.

BACA JUGA:KPU Muara Enim Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024

BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024: Hasil Perolehan Sementara Paslon Herman Deru-Cik Ujang dan Edison-Sumarni Unggul

"Itu yang kita sampaikan sidang hari ini," ujar Khoirozi kepada awak media.

Menurutnya, terkait tuntutan dari Paslon Nomor 3 HNU-LIA meminta Pilkada ulang sama sekali tidak mendasar dan tidak terbukti menurut KPU Muara Enim.

Sumber: