Pj Gubernur Sumsel Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada 2024 kepada TNI-Polri

BACA JUGA:Masyarakat Berhak Awasi Pilkada

Sementara, besar anggaran pihak penyelenggara untuk KPU Provinsi sebesar Rp234,545 miliar dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp72,956 miliar.

"Kalau kita melihat total keseluruhan TNI dan Polri di Sumsel termasuk Kabupaten/ Kota sebesar Rp54,439 miliar dan untuk Polri sebesar Rp135,714 miliar. Ini anggaran untuk pelaksanaan Pilkada kita, baik Pilkada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota," kata Fatoni.

Fatoni menyebut, Pilkada serentak se-Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024.

Meski demikian, dia yakin dapat berjalan dengan sukses karena rakyat Indonesia sudah terbiasa dalam mengikuti jalannya Pemilu.

BACA JUGA:Honor Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 Naik, Jadi Segini

“Meskipun sudah terbiasa namun tahun ini harus lebih fokus lagi, lebih serius lagi karena seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan ini secara bersamaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, untuk itu mari bersama menjaga iklim yang kondusif," ucapnya.

"Iklim kondusif sangat penting agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik tentu itu menjadi modal utama kita dalam menjalankan tugas-tugas kita," lanjut Fatoni.

Fatoni mengatakan, penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada kali ini menjadi tonggak baru bagi daerah untuk bersama-sama menunjukkan komitmen menjalankan tanggung jawab mewujudkan Pilkada di Sumsel menjadi Pilkada yang berjalan lancar aman tertib.

"Pak Ketua KPU Sumsel juga selalu menyampaikan bahwa kita bertekad pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Sumsel akan menjadi percontohan bagi daerah lain," tutup Fatoni.

BACA JUGA:Selanjutnya Menuju Pilkada Serentak 2024

Adapun prosesi penandatanganan NPHD untuk Provinsi antara Pj Gubernur Agus Fatoni dengan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI M. Naudi Nurdika dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo.

Kemudian untuk Bupati/Walikota dilakukan oleh masing-masing Dandim dan Kapolres Kabupaten/Kota. (*)

Sumber: