Implikasi Hukum Pasca Putusan Banding Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim

BACA JUGA:Kapal Ferry KMP Royce 1 Terbakar di Perairan Selat Sunda, Penumpang Asal Muara Enim Ceritakan Kondisinya

Selanjutnya, Majelis Hakim PTTUN: Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah.

Petikan lengkap putusan tersebut dalam bentuk salinan PDF telah diterima oleh para pihak melalui akun elektronik masing-masing pada Jumat tanggal 5 Mei 2023.

Dalam pertimbangan hukumnya, PTTUN Palembang sependapat dengan dissenting opinion yang memutuskan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Wakil Bupati Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah, bertentangan dengan undang-undang dan Tatib DPRD Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:Pemerintah Genjot Program Bahan Bakar Nabati dari Sawit

Hal ini disebabkan DPRD Kabupaten Muara Enim sudah tidak memiliki kewenangan lagi memilih Wakil Bupati dengan sisa waktu kurang dari 18  bulan.

Pertimbangan hukum inilah kemudian sebagai dasar PTTUN Palembang menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas.

“Tentu bagi kami, putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu semua pihak harus menghormati putusan pengadilan,” ujar Praktisi Hukum dan Ketua TAPD Kabupaten Muara Enim, Dr. Firmansyah, S.H., M.H, Minggu 7 Mei 2023.

Dari perspektif hukum, putusan banding Pilwabup Muara Enim menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik sendiri.

BACA JUGA:Pembangunan PLTU Mulut Tambang Terbesar di Asia Tenggara Sudah Capai 97 Persen

Pada tataran normatif dan praktis dapat dikemukakan beberapa implikasi hukumnya, antara lain:

1. Tidak bisa diajukan kasasi

Pada dasarnya terhadap setiap putusan banding dari semua lingkungan peradilan dapat dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam konteks perkara TUN syarat mengajukan kasasi dibatasi oleh UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 45A ayat (2) huruf c tidak dapat diajukan kasasi, “perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”.

Sumber: