Implikasi Hukum Pasca Putusan Banding Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim

4. Berpotensi terjadi kekosongan jabatan

Dengan berpedoman bahwa putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan untuk mana penetapan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, dengan sendirinya terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023.

Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU No 30 Tahun 2014, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

“Prinsip ini merupakan konsekuensi Indonesia merupakan negara hukum dan semua orang tunduk pada hukum tanpa terkecuali,” jelas Firmansyah.

BACA JUGA:Begini Tanggapan Ketua DPRD Soal PTUN Palembang Gugurkan SK Penetapan Wakil Bupati Muara Enim

Harus dimaklumi, bahwa pemicu permasalahan ini adalah ketika gugatan PTUN masih berlangsung, Kaffah dilantik.

Ini jelas terburu-buru sekalipun dideclear atas nama demokrasi, padahal semua kemungkinan bisa terjadi disebabkan proses hukum masih berjalan.

Perlu diketahui, Keputusan Mendagri bersifat deklaratif yaitu hanya berupa “Pengesahan Pengangkatan” saja dan prosesnya itu ada di tingkat DPRD sebagaimana Penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU No 30 Tahun 2014.

Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi justru tergantung pada proses di DPRD itu sendiri.

BACA JUGA:PTUN Palembang Gugurkan SK DPRD Soal Penetapan Wakil Bupati Muara Enim, Bagaimana Nasib Ahmad Usmarwi Kaffah?

Artinya, kata dia, jika Pilwabup Muara Enim dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maka Mendagri harus mengesahkannya, itulah sifat deklaratifnya.

Sebaliknya, sambung Firmansyah, apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang maka dengan sendirinya SK Mendagri yang menjadi dasar Pengesahan Pengangkatan Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim menjadi batal demi hukum sebagai akibat diterbitkan dari proses Pilwabup yang dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.

“Ada atau tidaknya pencabutan surat keputusan melalui sidang Paripurna DPRD tidak menjadi soal, mengingat putusan pengadilan lebih tinggi derajatnya,” tegasnya.   

Untuk itu, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak.

BACA JUGA:BREAKING NEWS, PTUN Palembang Gugurkan Surat Keputusan DPRD Soal Penetapan Wakil Bupati Muara Enim

Sumber: