Tambang Batu Bara Ilegal di Muara Enim Kian Marak, APH Terkesan ‘Tutup Mata’

Mirisnya lagi, aktivitas yang mencolok mata tersebut terkesan tidak ada perhatian dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum (APH) daerah maupun Provinsi Sumsel.

BACA JUGA:Polda Sumatera Selatan Amankan 98 Ton Batu Bara Ilegal Asal Muara Enim

Bahkan KPK pernah menyurati pemerintah atensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi sampai saat ini, lanjut Andi, semuanya nol besar tidak ada tindakan konkrit.

Pemerintah harus punya marwah dan berani serta tegas melakukan penertiban mulai dari akar-akarnya sampai ke atasnya seperti para cukong dan pembelinya karena batu bara ilegal ini dijual keluar daerah Sumsel.

Sebab jika pembelinya juga ditertibkan dan ditangkap, maka secara otomatis bisnis ilegal ini akan mati dengan sendirinya karena tidak mungkin pemodal berani menambang jika tidak ada pembelinya.

“Kami menduga dalam bisnis ini sudah banyak permainan, makanya kami meminta pemerintah pusat yang turun tangan langsung untuk memastikan penyelesaian masalah tersebut dan tidak berlarut-larut. Apalagi Gubernur Sumsel telah mengingatkan Plt Bupati Muara Enim untuk menyelesaikan pekerjaan rumah salah satunya tambang rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA:Tim Gabungan Razia Angkutan Batu Bara, Hasilnya

Terkait persoalan tambang rakyat Ilegal atau lebih dikenal TR tersebut, lanjut Andi, bagi masyarakat sekitar sudah bukan rahasia umum lagi.

Hasil alam jenis batu bara atau “mutiara hitam” yang melimpah dikelola dengan cara ilegal oleh para cukong dan oknum aparat penegak hukum.

Terbukti  kegiatan tersebut aman-aman saja tanpa ada tindakan dan sangsi hukum yang tegas dari Pemerintah terkait. Padahal setiap detik negara telah dirugikan di segala bidang.

Padahal praktik pertambangan ilegal tersebut sudah jelas-jelas melanggar Undang-undang Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada Pasal 158 disebutkan bahwa orang yang melakukan melakukan  penambangan tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

BACA JUGA:Sopir Truk Batu Bara Jangan Lagi Parkir Sembarangan Kalau Tak Mau Kena Tilang, Denda Maksimal Rp1,5 Juta

“Pemerintah pusat harus mempunyai solusi cepat dan tepat jangan dibiarkan mengambang. Sebab masalah TR ini sudah belasan tahun,” ujarnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Endang Suparmono, bahwa apabila persoalan ini masih berjalan dan para pihak terkait tutup mata sehingga terkesan pembiaran oleh para oknum aparat penegak hukum.

Maka pihaknya akan segera melayangkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan kepada Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta dan juga akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Sumsel.

Sumber: