Anggota DPRD PALI Kritisi Perusahaan Migas Plat Merah, Ternyata Gara-gara Hal Ini

Anggota DPRD PALI Kritisi Perusahaan Migas Plat Merah, Ternyata Gara-gara Hal Ini

Hoirillah, anggota DPRD Kabupaten PALI mengkritisi perusahaan migas plat merah yang beroperasi di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, PALI. Foto : EBI/ENIMEKSPRES.CO.ID--

PALI, ENIMEKSPRES.CO.ID - Adanya Perusahaan di sebuah wilayah, kabupaten maupun desa, tentunya diharap dapat meningkatkan kualitas wilayah kerjanya tersebut.

Baik di bidang infrastruktur, maupun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Namun lain yang terjadi di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel.

Desa tersebut seolah diabaikan oleh perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) yang mengeruk hasil wilayah tersebut.

BACA JUGA: Awasi Pemilu Serentak 2024 Sejak Dini, Ini yang Dilakukan Bawaslu PALI

BACA JUGA: Antisipasi Krisis Pangan 2023 di PALI, Pemda Dorong Desa Bentuk Kelompok Wanita Tani (KWT)

Hal itu diungkapkan Hoirillah, anggota DPRD Kabupaten PALI, yang merupakan putra asli Desa Benuang.

Hoirillah mengungkapkan kekecewaan terhadap perusahaan plat merah yang beroperasi di desanya.

“Ada perusahaan Migas yang beroperasi di desa kita (Benuang) dan sumur-sumur produksi mereka banyak di wilayah kita. Tetapi kontribusi terhadap desa sangat minim, baik melalui CSR maupun penggunaan tenaga kerja dari desa,” kata Hoirillah, Rabu 30 November 2022.

Politisi PDI-P ini sangat menyayangkan sikap PT Pertamina Field Adera, karena sudah lama beroperasi di wilayah Desa Benuang, namun tidak ada perhatian pada wilayah ring satunya tersebut.

BACA JUGA: 24.645 Pelanggan PLN di Kabupaten PALI Menunggak Bayar Listrik

BACA JUGA: Candi Bumi Ayu jadi Runner Up API Award 2022

“Sumur di Benuang itu informasinya produksi terbesar di wilayah Asset Dua atau Zona Empat, tetapi kalau kita lihat di lapangan tidak ada kontribusi yang diberikan oleh pihak perusahaan,” keluh Hoirillah.

“Jalan dusun sampai rusak, CSR tidak ada, terlebih lagi saat ada kebocoran pipa dan pencemaran, masyarakat hanya mendapat nasi bungkus saja, tidak lebih dari itu kompensasi yang diberikan perusahaan,” cetusnya sedikit kesal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: