Ketum DePA-RI Ingatkan Pentingnya Paradigma 'Justitia Omnibus'

BACA JUGA:Pembangunan Infrastruktur untuk Menekan Biaya Logistik

Kebijakan tanpa fondasi normatif yang jelas seperti itu rentan untuk memicu negara lain yang juga menuntut hal yang sama, yaitu pemulangan tahanan dari negara mereka.

Maka, menurut Prof. Topo, Pemerintah harus mengaturnya dalam bentuk perundang-undangan yang jelas, mengingat isu pengembalian tahanan itu harus detail, seperti jenis kejahatan apa yang bisa dipulangkan, hukuman minimal  berapa tahun untuk dapat dipulangkan, dan seterusnya.

“Inti dalam dialog tersebut adalah perlunya fondasi normatif yang jelas dalam membadankan idealitas gagasan dan solusi pada pengembanan hukum praktisnya,” tukas Ketum DePA-RI.

Sumber: