Menteri LHK Tandatangani SK Pelepasan Kawasan Hutan Tanjung Carat

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Upaya Pemprov Sumsel mempercepat terwujudnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin akan segera terwujud.

Itu menyusul telah ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan  Tanjung Carat untuk Pelabuhan New Port Tanjung Carat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) Siti Nurbaya.

"Jadi Menteri LHK sudah tandatangani SK untuk pelepasan kawasan hutan di Tanjung Carat seluas 59,95 hektare yang ditujukan untuk pembangunan Pelabuhan New Port Tanjung Carat di Palembang, softcopy SK sudah diterima, Insya Allah hardcopy di hari Senin akan diambil," tegas Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, Jumat 20 September 2024.

Elen menegaskan, dengan ditandatanganinya SK pelepasan kawasan hutan seluas 59,95 hektare tersebut akan menjadi modal bagi Pemerintah Sumsel untuk melanjutkan rencana percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat setelah sekian lama terhambat karena kendala status lahan.

BACA JUGA:Sumsel Masuk 5 Besar MTQ Nasional, Pemprov Gelar Syukuran

BACA JUGA:Dinas Lingkungan Hidup Sumsel Bakal Turunkan Tim Investigasi ke Belide Darat, Ini Tujuannya

"Insya Allah ini modal awal kita, kami sudah komunikasi dengan Pak Menhub dan Dirjen Perhubungan Laut untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Carat. Insya Allah ini akan segera kita lakukan," ujarnya.

Selanjutnya akan segera dilakukan pembahasan skema pembangunanya termasuk skema untuk kepemilikan lahannya seperti apa.

"Ini kita masih diskusikan. Kita harapkan groundbreaking masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi," ucapnya.

Asisten II Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, H. Ari Nasa, membenarkan SK pelepasan kawasan hutan Tanjung Carat untuk Pelabuhan New Port Tanjung Carat.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Hadiri Kick Off Meeting Proklim

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Dampingi Wamenaker RI Buka Job Fair Terbesar di Sumsel

Selanjutnya pada Senin 23 September 2024 akan dilakukan rapat bersama dengan OPD terkait sekaligus meneruskan SK tersebut ke Kementerian Perhubungan.

"SK yang ditandatangani itu merupakan lahan lebih kurang 60 hektare untuk pelabuhan utama. Groundbreakingnya Insya Allah tidak meleset lagi di akhir tahun ini juga," katanya.

Sumber: