Bangga, IETPD di Provinsi Sumsel Lampaui Angka Rata-rata Nasional

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengaku bangga atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Provinsi Sumsel melampaui angka rata-rata nasional.

Hal ini diungkapkan dalam Sosialisasi Evaluasi Kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Excelton Palembang, Sumsel, Kamis 29 Februari 2024.

"Capaian kinerja di Provinsi Sumsel sudah baik. Bahkan di tingkat Kabupaten/Kota TP2DD-nya rata-rata mencapai 100 persen," kata Fatoni.

"Sedangkan secara nasional rata-rata IETPD berada pada angka 91 persen,” lanjut Fatoni.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Minta Pelayanan Samsat Ditingkatkan, Ini Katanya

Capaian tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Provinsi Sumsel, hal ini terwujud atas kolaborasi yang kompak antara Pemprov Sumsel bersama stakeholder terkait.

Tentunya, dengan berbagai kolaborasi tersebut mampu menciptakan berbagai gerakan serentak yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gerakan kolaboratif itu di antaranya, Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS).

Kemudian, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel (GPStSS).

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Sumsel Launching GSMP Goes to School and Office

Sebagaimana diketahui, Sumsel merupakan provinsi yang strategis dan merupakan induk dari Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan penduduk sebanyak 8,8 juta lebih.

Dengan berbagai potensi unggulan ini, tak ayal membuat Sumsel menjadi provinsi dengan capaian indikator yang baik.

"Pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,08 persen, lebih tinggi dari nasional dan tertinggi di wilayah Sumatera yang rata-rata masih di bawah 5 persen,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fatoni mengapresiasi sekaligus menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sumber: