Gubernur Herman Deru Pastikan Sumsel Tak Lagi Kekurangan Pupuk Subsidi, Ini Sebabnya
Gubernur Sumsel Herman Deru membuka Rakor Pupuk Bersubsidi dan Penguatan Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumsel Tahun 2023 di ballroom Hotel Novotel, Selasa 31 Januari 2023. Foto : DOK/ENIMEKSPRES.CO.ID--
PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Herman Deru pastikan Provinsi Sumsel tak lagi kekurangan pupuk.
Hal tersebut seiring dengan meningkatnya alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel Tahun 2023.
Bahkan Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau kepada seluruh Bupati dan Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian di daerahnya masing-masing untuk memaksimalkan penyerapan pupuk oleh petani.
Menurut orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini, kini teriakan kekurangan pupuk bersubsidi yang biasa dikeluhkan para Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota di Sumsel sudah terjawab.
BACA JUGA:Buah Kopi Berkurang, Pupuk Langka, Petani Bilang Begini
Di mana, alokasi pupuk Sumsel tahun 2023 meningkat tajam hingga 107 persen dari sebelumnya 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk pupuk urea.
Demikian juga untuk pupuk NPK meningkat dari sebelumnya 90 ribu ton menjadi 188 ribu ton.
"Pertama itu jadi teriakan kekurangan pupuk sudah terjawab. Karena alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel tahun ini meningkat menjadi 250 ribu ton dari sebelumnya 150 ribu ton," kata Herman Deru saat membuka Rakor Pupuk Bersubsidi dan Penguatan Peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumsel Tahun 2023 di ballroom Hotel Novotel, Selasa 31 Januari 2023.
Menurut Herman Deru lagi, pupuk tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan petani di Sumsel.
BACA JUGA:Soal BBM Campur Sawit, Petani Harap Harga TBS Meningkat
"Sekarang kebutuhan pupuk itu sudah dijawab Mentan (Menteri Pertanian) dan diproduksi Pupuk Indonesia untuk di Sumsel itu Pusri. Jadi tidak ada lagi kuota yang tidak terakomodir," jelasnya.
Lanjut Herman Deru, saat ini penyerapan pupuk yang terinput sebagian sehingga perlu dimaksimalkan agar alokasi ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya.
Hal ini juga untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian maupun perkebunan di Sumsel.
"Dulu itu RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) sekarang diganti menjadi by name by adress dan inputnya baru 60 persen,” sebut Herman Deru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: