Komnas Haji Sebut Kenaikan Biaya Demi Keberlangsungan Keuangan Haji, Ini Alasannya

Menurut analisany, rancangan biaya yang diusulkan Menteri Agama tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan.

Soalnya, selama ini, komponen BPIH juga ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang terlalu besar dan cenderung tidak sehat.

BACA JUGA:Info Penting! Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia, Menag Bilang Begini

BACA JUGA:Kekeringan, Masyarakat Kecamatan Talang Ubi PALI Keluhkan Tiga Minggu Air PDAM Tak Mengalir

Oleh karena itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan.

Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi.

"Hasil dari penempatan maupun investasi (dana haji) juga menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal),” ulasnya.

"Gus Men (Menteri Agama) termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik," katanya.

BACA JUGA:Alhamdulillah! Tahun Depan Kuota Haji Indonesia Naik, Begini Penjelasan Menteri Agama

BACA JUGA:Manasik Haji Cilik, Upaya Tumbuhkan Nilai Keislaman Anak Sejak Dini

"Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu," tambah dia.

Namun begitu, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas.

Akan tetapi tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.

Kemudian dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik.

BACA JUGA:Tunggu Kepastian Pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah, Tiang Papan Ucapan Sudah Penuhi Kantor Pemkab Muara Enim

Sumber: