Presidium DOB Kabupaten Rambang Lubai Lematang Nilai Pemerintah Pusat Tidak Adil, Ini Alasannya

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Presidium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Rambang Lubai Lematang (R2L) dari Kebupaten Muara Enim Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat untuk bijaksana.

Bahkan, pemerintah pusat juga dinilai bersikap tidak adil dalam urusan DOB.

Buktinya, di Provinsi Papua saja, saat ini sudah terbentuk empat provinsi baru. 

“Sebenarnya, ada ketidakadilan dari pemerintah pusat, bahkan terkesan mengistimewakan daerah tertentu soal DOB,” tegas Presidium R2L, Usman Firiansyah di Palembang, Jumat 7 Januari 2023.

BACA JUGA:Bukan Gelumbang Lho, Ini Info Terbaru Perkembangan Kabupaten Baru di Muara Enim Sumatera Selatan

BACA JUGA:Kapolres Muara Enim Polda Sumsel Ingatkan Anggota Tidak Terlibat Illegal Drilling dan Illegal Mining

Menurut Usman, didampingi penasehat R2L, Prof. Dr. Ir. Amin Rejo dan KH Mat Amin, banyak daerah, di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim dinilai sudah sangat layak dimekarkan.

Tapi, karena keran moratorium dan terkesan tidak adil, jadi proses pemekaran daerah terasa lamban.

Ditambahkannya, berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 pemekaran suatu daerah dimaksudkan untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan.

Di samping itu, untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan pemerintahan.

BACA JUGA:SO Nilai 6 Kecamatan di Muara Enim Sumatera Selatan Ini Sudah Layak Jadi Kabupaten

BACA JUGA:40 Tahun Dinantikan, Jembatan Air Sugihan Dinilai Mampu Membuka Keisoliran Masyarakat

“Soal Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Rambang Lubai Lematang sangat mumpuni,” tutunya yakin.

Sebelumnya, presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Rambang Lubai Lematang (R2L), Usman Firiansyah, S.H, pada Jumat 6 Januari 2023 melakukan audiensi dengan Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) DOB Provinsi Sumatera Selatan. 

Sumber: