Sempurnakan GDPK, Pemkab Muara Enim Gandeng UPI

ENIMEKSPRES.CO.ID, MUARA ENIM - Guna menyempurnakan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Muara Enim periode 2021-2046.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jawa Barat.

Kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepakatan (PKS) antara Kepala Dinas PPKB Kabupaten Muara Enim H. Rinaldo dengan Direktur Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI Yadi Ruyadi, di Ruang Rapat Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan UPI, Jumat (12/8/2022).

Penandatanganan nota kesepakatan turut dihadiri Kepala Bappeda Muara Enim Mat Kasrun, Kepala Dinas Kominfo Adrian Rifanaldi, Kabag Kerjasama dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA: Sekda Riswandar Ingatkan Polusi Kendaraan Bahayakan Nyawa

Penyusunan GDPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, di mana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan.

Yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan.

“Lima pilar tersebut harus menjadi bagian dari isi grand design pembangunan kependudukan, sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan di Kabupaten Muara Enim dan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan perlu dilaksanakan penyusunan dokumen grand desain pembangunan kependudukan,” terang Rinaldo, Minggu (14/8/2022).

Lebih lanjut, Rinaldo mengatakan dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting.

BACA JUGA: Kasatlantas Polres Muara Enim Sebut Pemilik Kendaraan Tak Diwajibkan Ganti Plat Putih

Penduduk merupakan manusia itu sendiri. Sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk.

Dengan demikian, kata dia, pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi.

Lanjutnya, penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan.

Apalagi jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan, serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Sumber: