Ketika Insan Statistik Berbicara Ilmu Administrasi Publik

Misalnya, saat data menunjukkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi semakin meningkat, kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar membuka lapangan kerja umum, tetapi menciptakan program yang relevan dengan keterampilan mereka.

Jika statistik memberikan peta, maka administrasi publik adalah kendaraan yang mengantarkan kita ke tujuan.

Ilmu ini berbicara tentang bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi.

Tanpa administrasi publik yang baik, data yang kaya sekalipun bisa berhenti hanya menjadi laporan indah di rak-rak kantor pemerintah.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan gagal bukan karena niatnya keliru, melainkan karena tidak diiringi data yang akurat dan mekanisme implementasi yang efektif.

Contohnya, program bantuan sosial yang tidak berbasis data seringkali menimbulkan masalah: penerima tidak tepat sasaran, ada yang double menerima, atau malah mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau.

Sinergi statistik dan administrasi publik bisa kita lihat dalam berbagai contoh nyata.

Salah satunya adalah penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data ini tidak hanya mengukur angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi program pembangunan daerah.

Dengan IPM, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih.

Contoh lain adalah data ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).

Angka ini menjadi “alarm” bagi pemerintah ketika jurang kaya-miskin semakin lebar.

Dari data tersebut, administrasi publik didorong untuk merumuskan kebijakan redistribusi, seperti subsidi tepat sasaran atau program pemberdayaan masyarakat miskin.

Bahkan, di era digital, big data dari transaksi online, pergerakan masyarakat, hingga media sosial kini menjadi bahan baku penting.

Namun, jalan menuju sinergi ini tidak selalu mulus.

Sumber: