Cabai Merah, Beras, dan Kemiskinan: Potret Sosial-Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2025

Pada aspek kemiskinan, polanya serupa: Pagar Alam menjadi daerah dengan persentase terendah, 7,70 persen, sementara Musi Rawas Utara tertinggi di 15,25 persen.

Muara Enim sendiri mencatat 9,45 persen—masuk tujuh besar daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, sekaligus melampaui rata-rata provinsi yang masih 10,15 persen.

Angka ini lebih dari sekadar statistik; ia mencerminkan kemampuan Kabupaten Muara Enim menekan kerentanan sosial-ekonomi dengan cukup konsisten.

Teori ekonomi publik menekankan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan kemiskinan.

Inflasi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Pasar pangan sering kali tidak stabil karena tergantung musim, distribusi, dan spekulasi.

Oleh sebab itu, intervensi negara melalui operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi instrumen penting dalam melindungi kelompok miskin dan rentan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu bekerja dengan pendekatan berbasis data, memantau pergerakan harga baik di pasar tradisional maupun digital.

Dengan data yang akurat dan cepat, potensi gejolak harga bisa diantisipasi lebih dini.

Statistik Muara Enim tahun 2025 memberi gambaran yang cukup jelas tentang keterkaitan antara inflasi dan kemiskinan.

Inflasi yang terkendali terbukti mampu memberi ruang bagi perbaikan kesejahteraan.

Penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa harga-harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. 

Pada akhirnya, inflasi dan kemiskinan bukan sekadar angka di atas kertas.

Inflasi adalah harga cabai di pasar tradisional, ongkos transportasi menuju sekolah, dan harga beras di warung tetangga yang naik.

Sumber: