Insan statistik harus terus meningkatkan kualitas dan akurasi data, sekaligus menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami publik.
Sementara itu, praktisi administrasi publik perlu membuka diri untuk selalu menjadikan data sebagai dasar kebijakan.
Lebih dari itu, masyarakat juga harus dilibatkan.
Budaya berbasis data tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga warga negara.
Misalnya, ketika masyarakat kritis terhadap data kemiskinan di daerahnya, maka transparansi semakin terjaga dan kebijakan semakin tepat sasaran.
Beberapa contoh aktual yang relevan di tahun 2025 antara lain:
Pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 sebesar 5,12% (BPS). Data ini digunakan pemerintah untuk merancang stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.
Program 'Makan Bergizi Gratis' dan 'Koperasi Desa Merah Putih' yang berbasis data sosial-ekonomi.
Program Desa Cantik 2025 oleh BPS untuk meningkatkan literasi statistik di tingkat desa.
Publikasi Statistik Indonesia 2025 yang memuat indikator sosial, ekonomi, dan pemerintahan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Ketika insan statistik berbicara ilmu administrasi publik, sebenarnya kita sedang menyaksikan sebuah pertemuan penting antara bukti dan kebijakan.
Statistik memastikan bahwa administrasi publik tidak berjalan dengan intuisi semata, sementara administrasi.