Kedua, perlunya program kerja yang bermanfaat bagi para anggota DePA-RI maupun bagi masyarakat luas para pencari keadilan.
BACA JUGA:Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Kementerian BUMN Adakan Workshop Penggunaan AI
BACA JUGA:Kolaborasi Kementrans dan Kementan Agar Pendapatan Petani serta Transmigran Lebihi Gaji Menteri
Secara internal para anggota DePA-RI harus melakukan skilling dan upskiling melalui kegiatan post academic.
Artinya, bukan melalui pendidikan-pendidikan formal, namun melalui pendidikan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan para advokat.
Kemampuan untuk memahami hukum acara dalam berbagai praktik litigasi adalah suatu keniscayaan.
Kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang lawyer korporasi seperti membuatan Legal Due Diligence (LDD), Legal Drafting, Legal Opinion (LO) dan semacamnya adalah keterampilan yang mesti dikuasai seorang lawyer, selain kemampuan leadership dan public speaking.
BACA JUGA:Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman: Sentralistik Demokratik Bertujuan Mencapai Keseimbangan
BACA JUGA:Membanggakan! Pemuda Indonesia Ini Raih Penghargaan Internasional dari Kerajaan Bahrain
Ketiga, kemampuan membina jaringan atau networking, baik skala nasional maupun internasional.
Keempat, turut menyuarakan reformasi hukum terkait pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, dan supremasi hukum.
Kelima, advokat DePA-RI harus konsisten menjaga integritas dan kode etik advokat.
Keenam, menurut Luthfi Yazid, DePA-RI harus melindungi para advokatnya dari berbagai macam bentuk intimidasi, kriminalisasi, bahkan pembunuhan.
BACA JUGA:Mengenal Lebih Dekat Dwi Hadi Atmaka, Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian
BACA JUGA:Ketum DePA-RI Ingatkan Pentingnya Paradigma 'Justitia Omnibus'
Kasus pembunuhan terhadap Rudi S Gani, advokat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat pergantian tahun yang baru lalu telah menjadi salah satu perhatian DePA-RI.