Oleh sebab itu, langkah yang perlu diantisipasi dalam mencegah Karhutla adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Rachmad mengatakan, saat ini Polda Sumsel telah melakukan pembuatan embung sebanyak 226 embung.
Juga melaksanakan konsolidasi ke berbagai pihak terkait, dan memberikan bantuan sosial berupa air bersih bagi masyarakat.
BACA JUGA:8 Kecamatan di Muara Enim Rawan Karhutla, Bakar Lahan Siap-siap Ditindak Tegas
"Untuk itu kami menyampaikan rekomendasi dalam pencegahan Karhutla yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar meninggalkan budaya membuka lahan tanpa membakar, pengelolaan lahan tidur, membangun infrastruktur jalan untuk mitigasi Karhutla, dan peningkatan patroli untuk mencegah Karhutla", terangnya.
Arief dari BNPB menjelaskan, bahwa bencana di Indonesia cukup banyak, tercatat sampai tanggal 23 Juli 2024 ini ada 1.072 bencana.
Sebab itu, guna mencegah terjadinya Karhutla ada pembelajaran strategi Karhutla tahun 2023 untuk tahun 2024.
Di antaranya dengan melakukan pendampingan melekat, mengadakan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda, pemberian DSP dan bantuan logistik pemadaman darat kepada Satgas Gabungan Karhutla di daerah.
BACA JUGA:Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Kabupaten Muara Enim Siap Siaga Cegah Karhutlah
Selanjutnya, operasi udara dengan deploy helikopter patroli, dan water bombing serta pelaksanaan TMC.
"Kami juga sudah menetapkan status siaga bencana Karhutla di 7 wilayah di Indonesia. Untuk Sumsel yaitu pada 13 Juni sampai 30 November 2024 ditetapkan status siaga bencana Karhutla," urainya.
"Per hari ini BNPB sudah deploy (helikopter) di Sumsel. Dukungan BNPB untuk operasi penanganan Karhutla sudah disiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan", ujarnya.
Ia menambahkan, identifikasi permasalahan Karhutla dan TMC di Indonesia adalah masalah terbatasnya anggaran dan peralatan di daerah, juga terbatasnya helikopter yang dapat disewa.
BACA JUGA:Gelar Apel Pasukan Cegah Karhutla, Ini yang di Sampaikan Wakil Bupati PALI
Selain itu, berdasarkan pengalaman tahun lalu, penanganan Karhutla hanya cukup sampai fase tanggap darurat di beberapa daerah saja. (*)