Bahkan Kaffah sudah dua kali meminta penjelasan langsung dari pihak PLN soal arus listrik yang sering padam tersebut.
Permintaan Kaffah terhadap dua hal itu disampaikannya saat mengunjungi PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 yang berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumsel.
“Sebagai daerah lumbung energi, Kabupaten Muara Enim sudah sepantasnya mendapat prioritas suplai listrik dari pemerintah pusat melalui PT PLN (Persero) sebagai penyedia jasa,” kata Kaffah didampingi Sekda Muara Enim, Yulius, pada Kamis 4 Mei 2023 lalu.
BACA JUGA:PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 Siap Terangi Pulau Sumatera
BACA JUGA:Dengan Baca Novel Bisa Dapat Saldo DANA Rp500.000 yang Cair Setiap Hari, Begini Cara Memperolehnya
Soal tenaga kerja lokal, dengan diserapnya SDM asli Kabupaten Muara Enim oleh PLTU Mulut Tambang Sumsel 8, maka dharap memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim, terutama masyarakat sekitar Perusahaan.
“Sekali pun mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), maka harus mematuhi Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 06 Tahun 2022 tentang Retribusi TKA,” tegas Kaffah kepada PLTU berkapasitas 2x660 megawat (MW) yang pembangunannya telah mencapai 97 persen ini.
Dengan demikian, semua TKA harus terdaftar dan patuh membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA ke kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.
Sementara itu, kunjungan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah diterima oleh Direktur Utama PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), Gu Quicheng didampingi General Manager, Gusti Anggara.
BACA JUGA:Tekan Emisi Gas Buang, PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 Gunakan Teknologi FGD
BACA JUGA:Dapatkan Saldo DANA Gratis Rp1.000.000 Setiap Hari, Ini Aplikasinya
Di hadapan Bupati Kaffah, mengaku sepakat dengan Plt Bupati Muara Enim untuk turut mendorong kebijakan Pemerintah Pusat agar elektifikasi di Kabupaten Muara Enim menjadi prioritas nasional. (*)