Tentunya hal ini menimbulkan polusi dan rawan terjadinya kecelakaan, karena tumpahan batu bara.
“Oleh karena itu masyarakat menginginkan angkutan batu bara ini dihentikan beroperasi sementara karena belum ada kata sepakat dan penyelesaian bersama masyarakat Desa Karang Raja,” tegas dia.
BACA JUGA: Terobos Palang Kereta di Gelumbang, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KA Bukit Serelo
“Masyarakat berharap angkutan batu bara tidak lagi melewati jalan umum melainkan melalui lajur khusus,” pinta Kamiludin.
Terpisah, anggota DPRD Muara Enim, H. Ajis Rahman, mengatakan sudah seharusnya perusahaan atau angkutan batu bara itu memiliki akses jalan sendiri.
Jalan umum, kata dia, merupakan jalan rakyat karena rakyat yang membangun jalan tersebut, bukan uang dari angkutan batu bara.
Namun kenyataannya, dampak keberadaan angkutan batu bara ini yang dirasakan masyarakat hanya menghirup polusi dari debu-debu batu bara yang beterbangan, hingga kerap terjadi kecelakaan lalu lintas.
BACA JUGA: Bus Paskibra Kecamatan Muara Belida Mengalami Kecelakaan di Tol Palembang
“Semua itu karena mobilitas angkutan batu bara, banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari mobilitas angkutan batu bara ini. Belum lama ini juga terjadi pemadaman listrik yang cukup lama karena tiang listrik dihantam truk batu bara,” sesalnya.
Dirinya berharap kepada Gubernur Sumsel agar memperhatikan jalan khusus untuk angkutan batu bara ini.
Sebab tidak ada solusi lain, perusahaan pertambangan harus membuat jalan baru, paling tidak diberi waktu satu tahun bagi perusahaan untuk mengadakan jalan khusus untuk angkutan batu bara.
“Buat jalan sendiri, kerjakan sendiri, pakailah sendiri, jalan rakyat jangan diganggu. Sekarang ini kondisi jalur lintas Muara Enim-Tanjung Enim angkutan batu bara sudah keluar bisa macet 2 sampai 3 jam,” tegas Ajis. (*)