Herman Deru Tegaskan Soliditas Pemerintahan Muara Enim

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan integritas pemerintahan Muara Enim.

Hal ini ia sampaikan saat menyerahkan Surat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, di Griya Agung Palembang, Rabu 10 Juni 2026.

Penyerahan surat tersebut dilakukan menyusul penetapan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi dan untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan, Herman Deru menunjuk Sumarni sebagai Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim hingga adanya kepastian hukum lebih lanjut.

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Tunjuk Sumarni Sebagai Plt Bupati Muara Enim

BACA JUGA:KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT Dugaan Suap PBJ di Disdikbud Muara Enim, Barang Bukti Hampir Rp2 Miliar

Dalam arahannya kepada Forkopimda dan perangkat daerah Kabupaten Muara Enim, Herman Deru menegaskan, situasi yang tengah dihadapi tidak boleh melemahkan semangat aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Suasana ini tidak boleh meruntuhkan semangat kita. Kuncinya satu, yaitu solid. Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh penegak hukum, maka jawabannya adalah menghindari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,” tegas Herman Deru.

Ia mengingatkan seluruh pejabat dan aparatur pemerintahan agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, setiap penyelenggara pemerintahan harus menyadari bahwa kinerjanya selalu menjadi perhatian publik sehingga harus mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

BACA JUGA:Keponakan Bupati Edison Ikut jadi Tersangka

BACA JUGA:Pasca Bupati Edison Diamankan KPK, Aktivitas Pemkab Muara Enim Tetap Berjalan Normal

Herman Deru mengatakan, dirinya belum dapat mengomentari lebih jauh proses hukum yang sedang berjalan.

Namun, secara administrasi pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah memenuhi kewajibannya dengan menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati.

Sumber: