Pilkada 2024, Lidyawati Cik Ujang-Izudin Efendi Kembalikan Formulir ke DPD PAN Muara Enim

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pada hari terakhir penutupan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan calon wakil bupati Muara Enim 2024.

Sebanyak 17 kandidat mengembalikan formulir ke Seketariat DPD PAN Muara Enim, Selasa 30 April 2024.

Menariknya, di saat hitungan jam penutupan, istri mantan Bupati Lahat periode 2018-2023, Hj. Lidyawati Cik Ujang didampingi tim dan keluarga mengembalikan formulir penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Pengembalian formulir tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD PAN Muara Enim, Izudin Efendi.

BACA JUGA:PAN Muara Enim Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati, Riswandar dan Ersangkut Ambil Formulir

Tidak selang berapa lama, gilirian Ketua DPD PAN Muara Enim Izudin Efendi, juga mengembalikan formulir pendaftaran yang diterima langsung Sekretaris, Sukardi dan Ketua Panitia Pendaftaran, Yones Tober.

Pengembalian formulir oleh tokoh birokrasi dan tokoh politisi PAN yang hampir berbarengan tersebut digandang-gandangkan Hj. Lidyawati Cik Ujang dan Izzudin Efendi (LIZU) bakal berpasangan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada kontestasi demokrasi Pilkada Muara Enim November 2024.

Sekretaris DPD PAN Muara Enim, Sukardi didampingi Ketua Panitia Pendaftaran, Yones Tober, mengatakan bahwa hingga hari penutupan pendaftaran pukul 00.00 WIB, jumlah yang mengambil formulir sebanyak 24 orang.

Namun yang mengembalikan sebanyak 17 orang, terdiri dari 12 Calon Bupati, yakni Edi Yanto, H. Riswandar, Shinta Paramita Sari, Bambang Ridwan.

BACA JUGA:Pilkada Muara Enim 2024, Riswandar Berharap Diusung PDI Perjuangan, Golkar dan PAN

Kemudian, Firmasyah, H. Ahmad Rizali, H. Nasrun Umar, Ramlan Holdan, H. Edison, A Dessi Puspa Asri, Hj. Lidyawati, dan Izudin Efendi. 

Sedangkan untuk Calon Wakil Bupati, antara lain Sartono, A Khozi HN, Yayan Suhendri, Sukardi, dan Ahmad Devi Maulidi.

"Intinya, kita (PAN Muara Enim) hanya menerima formulir pengembalian, masalah restu tetap merupakan hak prerogatif DPP," jelas Sukardi, Rabu 1 Mei 2024.

Sumber: