Herman Deru Tekankan Integritas dan Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama jajaran KPK RI dan LKPP menghadiri penandatanganan kerja sama terkait penanganan pengaduan dan penguatan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Auditorium Bina Praja. Foto : Istimewa--
KPK mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyediakan kanal pengaduan yang efektif, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa yang masih rentan terhadap praktik mark up, suap, dan pengaturan lelang.
“Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta partisipasi aktif masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyo Budi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Silaturahmi di Tengah Perkembangan Teknologi
BACA JUGA:Launching Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Data Akurat
Ia berharap kerja sama yang telah dibangun dapat menghasilkan perubahan nyata dalam mencegah praktik korupsi serta mendorong setiap pengaduan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola.
“Kalau ada yang mengadu, jangan defensif. Itu tanda masih ada yang peduli. Di era digital saat ini semua akan mudah diketahui, sehingga pengaduan harus dipandang sebagai sarana memperbaiki tata kelola,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
