Forum BPD Muara Enim Sampaikan Aspirasi Kepada Bupati Edison
Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Muara Enim melakukan audiensi dengan Bupati Muara Enim di ruang rapat Bupati. Foto : Istimewa--
MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Dalam rangka silaturahmi menyampaikan aspirasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja dalam pemerintahan desa.
Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Muara Enim melakukan audiensi dengan Bupati Muara Enim di ruang rapat Bupati Muara Enim, Senin 13 Oktober 2025.
Dalam audensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Forum BPD Kabupaten Muara Enim H. Sorono didampingi Sekretaris Budianto dan pengurus lainnya.
Forum BPD diterima langsung oleh Bupati Muara Enim H. Edison didampingi Asisten I Pemkab Muara Enim Andi Wijaya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muara Enim H. Sofyan Aripanca, Kepala Bappeda H. Emran Thabrani, Kabag Hukum Ratna Puri, Plt BPKAD Tarmizi Ismail, Kesbangpol, dan pejabat terkait lainnya.
BACA JUGA:Wabup Sumarni Imbau OPD Optimalkan Serapan Anggaran dan Realisasi Kegiatan
BACA JUGA:Santri di Muara Enim Ditemukan Tewas Gantung Diri
Menurut Sorono, bahwa audensi ini selain ingin bersilaturahmi, juga ingin menyampaikan aspirasi anggota BPD Kabupaten Muara Enim, terutama dalam melakukan tugas sebagai anggota BPD dalam pemerintahan desa untuk mendukung terwujudnya Muara Enim MEMBARA.
"Dari aspirasi anggota banyak tupoksi mereka tidak diberdayakan optimal oleh pemerintahan desa, untuk itu kami minta kepastian dan kejelasan serta penegasan dari Pemkab Muara Enim," ujarnya.
Lanjut Sorono, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mereka, seperti tentang peran DPD dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim khususnya di wilayah desa masing-masing.
Mengenai program-program kerja yang harus diselaraskan dengan apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh perangkat desa masing-masing termasuk di dalamnya tunjangan atau kelancaran operasional.
BACA JUGA:Razia Blok Hunian Lapas Kelas IIB Muara Enim, Petugas Temukan Barang Terlarang
Kemudian masalah kendaraan operasional BPD dan desa, honorer pemangku adat dan sebagainya.
"Kami mengusulkan, bagaimana ke depan diadakan Bimtek bersama-sama Kades atau Pemerintah Desa masing-masing sehingga bisa menyamakan persepsinya, dan tidak saling lempar lagi dengan pemahaman masing-masing," harap Sorono.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: