Wagub Cik Ujang Sebut Jalan Khusus Pertambangan Sangat Layak dan Terkoneksi

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang, dengan tegas menyampaikan jalan khusus petambangan Tanjung Enim yang menghubungkan dengan wilayah Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, sudah sangat layak.

Penegasan itu disampaikan saat orang nomor 2 di Bumi Sriwijaya ini melakukan kunjungan kerja peninjauan jalan khusus pertambangan didampingi Bupati Kabupaten Muara Enim H. Edison, Senin 11 Agustus 2025.

"Sudah sangat layak (Jalan khusus) dan sudah terkoneksi. Secepatnya akan terealisasi," tegas Cik Ujang di sela peninjauan akses jalan khusus pertambangan di wilayah Muara Enim dan Lahat.

Mantan Bupati Lahat ini juga mengatakan, saat ini di Muara Enim dan Lahat juga sudah ada akses kereta api yang mengangkut batu bara yang sudah tersambung.

BACA JUGA:Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara Dimulai, Gubernur Herman Deru Komitmen Tuntaskan Aspirasi Rakyat

BACA JUGA:Rapat Bersama Gubernur: Bupati Edison Minta Angkutan Batu Bara Melintas di Jalan Khusus

"Sudah tersambung dan tidak ada hambatan lagi antar tambang. Tinggal penempatan lokasi stokpile dimana, itu kesepakatan Perusahaan lah yang penting sama-sama kerja sama tambang itu untuk dilewati," jelasnya.

Artinya keinginan masyarakat tidak ada angkutan batu bara melintas di jalan umum akan terwujud.

Jika jalan khusus ini sudah terkoneksi tertentunya tidak lagi merugikan masyarakat dan pengguna jalan dampak yang ditimbulkan oleh angkutan batu bara.

"Bulan ini dan besok juga bisa dilewati karena sudah terhubung. Tinggal saat ini perusahaannya karena perusahaan kadang-kadang belum ada kerja sama. Kalau sudah kerja sama tinggal jalan," tegasnya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Jalan Khusus Tambang

BACA JUGA:Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara dan 5 Flyover di Muara Enim

Ketika ditanya jika ada Perusahaan yang menghambat tidak mengizinkan melintas di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Cik Ujang menegaskan jika ada yang menghambat, mungkin nawaitu yang tidak bagus keputusan pimpinan dan dibawah berbeda.

"Walaupun dengan jalan khusus harus kerja sama, dengan kereta api juga harus kerja sama. Semuanya sudah tanda MoU, setiap pemegang IUP harus kerja sama itu wajib yang penting jangan mengganggu aktivitas penambangan," tegasnya.

Sumber: