Wagub Sumsel Hadiri Peluncuran Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO di Kemenko Polkam RI

Wagub Sumsel Hadiri Peluncuran Desk Penanganan Karhutla dan PPMI-TPPO di Kemenko Polkam RI

Wagub Sumsel H. Cik Ujang menghadiri peluncuran Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaunching seca--

Dijelaskannya, untuk potensi terjadinya Karhutla berdasarkan prediksi dari BMKG terdeteksi di sejumlah wilayah, meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam cuaca mengalami musim penghujan.

“Di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api, yaitu di Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan," katanya.

BACA JUGA:Wagub Sumsel Dampingi Panglima TNI Lepas Keberangkatan Satgas Yonif Menuju Papua

BACA JUGA:Wagub Harapkan Rakor Pengarahan DIPA 2023 Jadi Pembelajaran Tumbuhkan IKM Sumsel

Menurut Budi, saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau.

Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai Zero Karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar," tegasnya.

Terkait dengan desk perlindungan pekerja migran, Budi Gunawan mengatakan pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara.

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Segera Realisasikan Pembangunan Jembatan Tanah Kering dan Rantau Bayur

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Resmikan Jembatan Air Lais dan Trans SP Tanah Abang

Di mana redenominasinya mencapai Rp251 triliun pada 2024.

“Tentu kontribusi ini sangat berarti, dan Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," katanya.

Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran.

Dia mengatakan, Pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.

BACA JUGA:Kepada Masyarakat, Gubernur Sumsel Berpesan Jaga Infrastruktur yang Dibangun Pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: