Sistem PBB Perlu Mengikutsertakan Taiwan

Sistem PBB Perlu Mengikutsertakan Taiwan

Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO), John Chen. Foto: Humas TETO Jakarta--

BACA JUGA:Upaya Pelajar dalam Membentengi Diri Agar Tidak Kecanduan Judi Online

Taiwan memiliki klaster industri semikonduktor terlengkap di dunia yang memproduksi lebih dari 60 persen chip dan 92 persen chip tercanggih bagi kebutuhan global.

Apabila Tiongkok meggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan, diperkirakan akan ada kerugian ekonomi global yang sangat besar, yaitu lebih dari 10 triliun dolar AS atau sekitar 10 persen dari total GDP global, sebuah skala kerugian yang lebih besar dari perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19.

Selat Taiwan sendiri adalah jalur penting transportasi laut dan transportasi udara global. Lebih dari 40 persen kargo maritim global melewati Selat Taiwan.

Setiap tahun, sekitar 2 juta penerbangan dan 72 juta penumpang lepas landas, mendarat dan transfer di “Taipei Flight Information Region (Taipei FIR)” yang berada di bawah tanggung jawab Taiwan.

BACA JUGA:Judi Online: Musuh Utama Pelajar

Selain itu, jumlah warga negara asing dari Asia Tenggara yang saat ini tinggal di Taiwan melebihi 1.000.000 orang, termasuk diantaranya sekitar 400.000 orang warga negara Indonesia.

Jika Tiongkok menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan, maka akan ada kerugian masyarakat di seluruh dunia, terutama akan sulit menjamin keselamatan 400.000 orang warga negara Indonesia yang berada di Taiwan.

Pada saat yang sama, hal ini akan berdampak serius pada arus transportasi laut, transportasi udara dan perdagangan di kawasan Indo-Pasifik dan global.

Sementara itu Piagam PBB dengan jelas menetapkan bahwa tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan menekankan bahwa konflik internasional harus diselesaikan dengan cara damai.

BACA JUGA:Karma Sang Pembuli

Negara-negara anggota PBB harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menegakkan semangat Piagam PBB dan memelihara tatanan internasional yang berbasis aturan.

Pada 23 Mei, Juru Bicara Sekjen PBB Stéphane Dujarric menyoroti hal ini dengan menyatakan bahwa semua negara anggota PBB mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga moral dan martabat yang tercantum di Piagam PBB.

Mengenai Tiongkok dan Selat Taiwan, ia mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

Dalam kaitan ini saya menyerukan kepada PBB agar proaktif dalam mengambil tindakan dan menghadapi niat buruk Tiongkok yang telah menyalahartikan Resolusi 2758 MU PBB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: