Pj Bupati Muara Enim Klaim Pelantikan 265 Pejabat Tidak Berkaitan dengan Politik

BACA JUGA:10 Jamaah Calon Haji Muara Enim Tergabung dalam Kloter 12 Diberangkatkan ke Tanah Suci

Dijelaskannya, kegiatan pelantikan ini tentu sudah sesuai prosedur yang berlaku dan telah mendapatkan izin serta memenuhi azas legalitas.

Sebagaimana melalui Berita Acara Tim Penilai Kinerja Kabupaten Muara Enim (Baperjakat) tanggal 20 Januari 2024 Nomor : BA/01/TPK/2024.

Dan Nomor : BA/02/TPK/2024 dan Surat Bupati Muara Enim Tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 821.2/085BKPSDM-2/2024 hal Pelantikan Pejabat di Pemkab Muara Enim ke Gubernur Sumatera Selatan.

Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 19 Februari 2024 Nomor : 821/2131/BKD.II/2024 hal Izin Pelantikan Pejabat di Pemkab Muara Enim ke Menteri Dalam Negeri RI Cq DirekturJenderal Otonomi Daerah.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tanjung Enim

Surat Bupati Muara Enim tanggal 16 Februari 2024 Nomor : 821.2/186/BKPSDM-2/2024 hal Penerbitan Pertimbangan Teknis Mutasi dan Promosi Pejabat di Pemkab Muara Enim ke Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lalu, Surat Izin Pertimbangan Teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 22 April 2024 Nomor : 2261/RAK.02.02/SD/K/2024 hal Pertimbangan Teknis Mutasi, Pengangkatan dan Promosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pelaksana di Pemkab Muara Enim.

Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 2024 Nomor : 100.2.2.6/3357/OTDA hal Persetujuan pengukuhan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Puskesmas di Pemkab Muara Enim.

Serta Surat persetujuan melantik dari Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 Mei 2024 Nomor : 821/4933/BKD.II/2024 hal Persetujuan pengukuhan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Puskesmas di Pemkab Muara Enim.

BACA JUGA:Sejumlah Wilayah di Muara Enim Terendam Banjir

Semua ini tak lebih sebagai upaya menjaga keberlangsungan roda organisasi agar dapat bekerja dengan baik dan untuk memberi kesempatan promosi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah layak dan memenuhi syarat menduduki jabatan, baik administrator, pengawas maupun fungsional kepala Puskesmas.

"Jabatan yang selama ini kosong dapat terisi oleh pejabat definitif yang mampu memaksimalkan peran dan fungsinya dalam mencapai target dari program-program kegiatan yang sudah direncanakan pada perangkat daerah tersebut," ulasnya.

Rizali menekankan bahwa kedudukan dan jabatan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan.

Dengan demikian, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada pimpinan, masyarakat, negara maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: