Tangani Masalah Karhutla di Sumsel, Ini Kata Pj Gubernur Agus Fatoni

BACA JUGA:Pj Gubernur Apresiasi Sinergitas BI Sumsel Bersama Pemda Guna Jaga Stabilitas Daerah

Sementara itu, Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto menyebut adanya prediksi fenomena El Nino masih akan berlanjut.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh Provinsi paling rawan Karhutla untuk segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut.

"Menyikapi Karhutla dan El Nino tahun ini yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun," katanya.

"Maka kita harus mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerja sama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan Karhutla,” kata Hadi.

BACA JUGA:Pj Gubernur Apresiasi Sinergitas BI Sumsel Bersama Pemda Guna Jaga Stabilitas Daerah

Di mana, prediksi BMKG musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni hingga Juli, namun masih normal.

Sedangkan pada bulan Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada bulan April masih terjadi.

Oleh karena itu, Menko Polhukam mengingatkan Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi Karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal.

"Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi Karhutla di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi,” ulas Hadi.

BACA JUGA:Dongkrak Investasi Sumsel, Ini yang Dilakukan Pj Gubernur

"Bagi para Kepala Daerah segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar upaya penanggulangan Karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat," pesannya.

"Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi Karhutla,” lanjut dia lagi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memberi masukan agar dalam penanganan Karhutla, selain pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana.

“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” kata Tito. (*)

Sumber: