Sudah 324 Usulan Pemekaran Wilayah Masuk ke Mendagri, Termasuk dari Sumsel?

ENIMEKSPRES.CO.ID - Moratorium belum dicabut, tapi sudah 324 usulan pemekaran wilayah masuk ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baik pemekaran wilayah provinsi maupun maupun pemekaran wilayah tingkat kabupaten.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta masyarakat untuk memahami bahwa pemekaran di daerah tidak hanya sebatas pembagian wilayah saja.

Sebelum pemekaran wilayah terjadi, semua pihak harus meyakini bahwa daerah baru nanti dipastikan kuat secara keuangan.

BACA JUGA:Soal Pemekaran Wilayah, Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut Sumsel Layak Jadi 30 Kabupaten dan Kota

BACA JUGA:Soal Tuntutan Pemekaran Wilayah, Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Dipersiapkan Secara Matang

“Tidak bisa jika hanya mengandalkan transfer dana dari pusat ke daerah saja. Keuangan harus kuat, seperti sumber pendapatan asli daerah (PAD),” kata Mendagri dilansir enimekspres.co.id dari laman kemendagri.go.id.

Dikatakan, kemandirian keuangan yang harus kuat bisa dilihat dari sumber pendapatan daerah yang besar.

Dan itu secara rutin setiap tahun.

Dengan demikian, wilayah yang baru atau daerah otonomi baru tersebut dapat membiayai segala kebutuhan di daerah, tidak hanya bergantung dari pemerintah pusat saja.

BACA JUGA:Soal Pemekaran Wilayah, Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Jangan Sampai Membebani

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah, Ini 8 Calon Kabupaten Baru di Sumsel, Gubernur Herman Deru Beri Lampu Hijau?

Dengan kata lain, kata Tito, pemekaran wilayah harus memastikan kemandirian fiscal yang kuat yaitu, transfer dari pemerintah pusat, sumber pendapatan asli daerah, serta harus didukung oleh sumber pendapatan lain yang sah.

“Bisa saja ada kendala atau terlambat soal transfer dari pusat atau ada kebijakan fiscal lain di tingkat pusat, pastinya akan berdampak pada program, dan programnya tidak akan jalan,” papar dia.

Sumber: