Soal SK Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Terpilih, 2 Kubu Bakal Saling Sampaikan Aspirasi ke Gubernur Sumsel

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Terkait soal Surat Keputusan (SK) pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih, dua kubu yang pro dan kontra bakal saling sampaikan aspirasi.

Untuk diketahui, polemik pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan 2018 - 2023 atas nama Ahmad Usmarwi Kaffah terus berlanjut.

Bahkan rencananya, Senin 9 Januari 2023, dua kelompok masyarakat yang mendukung maupun yang menolak pelantikan akan menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur Sumsel.

Salah satu kelompok yang menamai mereka sebagai gabungan ormas, LSM, Aktivis dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim mendesak agar Gubernur Sumsel segera melantik Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa jabatan 2018-2023.

BACA JUGA:Soal Anggaran Pilwabup Muara Enim, 2 ASN Diperiksa Kejari

BACA JUGA:Ini Tujuan Pembentukan DOB RL2 Muara Enim Sumatera Selatan

Hal tersebut disampaikan salah seorang Koordinator Aksi, Deni Kristian kepada awak media yang mendesak agar gubernur sesegera mungkin melakukan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim.

“Seperti kita ketahui bahwa Kemendagri tertanggal 27 Desember 2022 sudah mengeluarkan SK Pelantikan, namun sampai saat ini belum juga dilantik,” kata Deni, Minggu 8 Januari 2023.

Dirinya mempertanyakan kapan sebenarnya Gubernur Sumsel akan melakukan pelantikan, karena tidak ada hal yang bisa menghalangi pelantikan.

“Sampai saat ini tidak ada ketegasan dari gubernur, kami akan melakukan aksi dengan massa 300 orang, kalau sampai tidak ada kejelasan maka kami gabungan Ormas, LSM dan Aktivis serta masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim akan membawa massa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.

BACA JUGA:Beredar Spanduk Penolakan Hasil Pilwabup Muara Enim, Begini Isinya

BACA JUGA:Tipidter Polda Sumsel dan Inspektur Tambang Cek Limbah PT BAS, Kenapa?

Sementara itu, di pihak lain yakni yang menamai diri sebagai kelompok Gerakan Masyarakat Muara Enim Menggugat, meminta agar Gubernur Sumsel menunda pelantikan sampai ada kejelasan hukum.

Menurut Koordinator Lapangan, Ahmad Solihin bahwa pada intinya pihaknya, pada Senin 9 Januari 2023 akan melakukan aksi ke kantor Gubernur Sumsel untuk meminta proses pelantikan Wakil Bupati ditunda.

Sumber: